Penulis: kontributor

SUKABUMI – Kehadiran anggota DPRD Kabupaten Sukabumi di tengah-tengah pengungsi pergerakan tanah Desa Bantargadung memberikan suntikan moril bagi warga terdampak. Selain membawa bantuan, para wakil rakyat ini turun langsung mendengarkan keluh kesah masyarakat yang kini kehilangan tempat tinggal. Kunjungan ini menjadi momen bagi warga untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana relokasi dan bantuan hunian tetap (Huntap) yang dijanjikan pemerintah. DPRD berkomitmen untuk menjadi penyambung lidah masyarakat agar proses pemulihan pascabencana berjalan sesuai harapan warga. Aspirasi Utama Warga: “Kami hadir untuk memastikan warga tidak merasa sendirian menghadapi musibah ini. Aspirasi mengenai lokasi relokasi di Cikembang akan kami bawa ke meja rapat agar menjadi prioritas pemerintah,” ujar perwakilan DPRD di lokasi bencana. Kunjungan ini diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan menuju Sukabumi Mubarokah.

SUKABUMI – Masalah pengelolaan dana CSR dari Star Energy Geothermal Salak kini masuk dalam radar pengawasan serius DPRD Kabupaten Sukabumi. Komisi II mencium adanya ketidakberesan dalam tata kelola dana sosial tersebut yang seharusnya menjadi hak masyarakat sekitar. Legislator Sukabumi berencana memanggil pihak manajemen Star Energy untuk duduk bersama dalam rapat dengar pendapat. Hal ini dilakukan guna membedah aliran dana serta efektivitas program-program sosial yang selama ini dijalankan oleh perusahaan panas bumi tersebut. Hal-hal yang Menjadi Atensi Komisi II: “CSR adalah kewajiban perusahaan. Jika tata kelolanya carut-marut, maka masyarakat yang dirugikan. Kami di Komisi II akan mengawal ini hingga tuntas agar ada perbaikan sistem ke depannya,” ujar salah satu anggota Komisi II. Melalui upaya ini, DPRD berharap tercipta hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan antara pihak korporasi dengan warga lokal, demi mewujudkan Sukabumi Mubarokah.

SUKABUMI – Momentum istimewa terjadi saat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyapa ribuan santri dalam kunjungan singkatnya di Kabupaten Sukabumi. Sosok Budi Azhar Mutawalli, tokoh legislatif Sukabumi, tampak setia mendampingi dan memberikan apresiasi atas kepedulian Bahlil terhadap masa depan generasi muda pesantren. Budi Azhar mengungkapkan bahwa sosok Bahlil Lahadalia merupakan cermin kesuksesan yang bisa menjadi inspirasi bagi para santri. Berawal dari daerah dan sukses di tingkat nasional, Bahlil membawa pesan bahwa santri memiliki peluang yang sama untuk sukses di dunia profesional dan usaha. Catatan Kunjungan Bahlil di Sukabumi: “Pak Ketum Bahlil memberikan motivasi yang luar biasa. Beliau ingin santri-santri di Sukabumi melek teknologi dan ekonomi. Kami di daerah siap mengawal visi tersebut agar pesantren di Sukabumi semakin maju dan mandiri,” tegas Budi Azhar.

SUKABUMI – Semangat Nuzulul Quran 1447 Hijriah mewarnai lingkungan DPRD Kabupaten Sukabumi tahun ini. Pimpinan beserta seluruh anggota legislatif mengajak warga untuk memaknai peringatan turunnya Al-Quran sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial dan mempererat silaturahmi. Peringatan Nuzulul Quran tahun 2026 ini diharapkan menjadi energi positif bagi masyarakat Sukabumi untuk bangkit dan bergotong-royong membangun daerah menuju visi Sukabumi Mubarokah. Harapan DPRD di Momentum Nuzulul Quran: “Nuzulul Quran mengajarkan kita tentang kebenaran dan keadilan. Kami di DPRD berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran dan amanah yang diajarkan dalam Al-Quran,” ujar salah satu perwakilan legislator Sukabumi. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat toleransi, sehingga Kabupaten Sukabumi tetap menjadi rumah yang nyaman dan penuh berkah bagi semua.

SUKABUMI – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk segera merapikan perizinan pemanfaatan air tanah. Hal ini sesuai dengan aturan terbaru dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalil Abdillah, menekankan pentingnya kesadaran lingkungan dalam penggunaan sumber daya air. Ia memberikan kesempatan bagi pemilik sumur air tanah yang belum berizin untuk segera melakukan penataan paling lambat hingga 31 Maret 2026. “Pemanfaatan air tanah untuk usaha wajib memiliki izin (IPAT), sedangkan non-usaha harus memiliki persetujuan penggunaan sesuai ketentuan,” ujar Jalil saat berkunjung ke wilayah Cicurug, Jumat (6/3/2026). Ancaman Sanksi dan Potensi PAD Jalil mengingatkan bahwa ketidakpatuhan tidak hanya berujung pada sanksi administratif, tetapi juga ancaman pidana apabila terjadi kerusakan lingkungan. Di sisi lain, penertiban ini diproyeksikan akan memberikan dampak besar bagi pembangunan daerah. Dengan pengawasan yang ketat, sektor pajak air tanah yang saat ini menyumbang Rp65 miliar diyakini mampu melonjak hingga angka Rp300 miliar. Langkah penertiban ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi guna membiayai berbagai program pembangunan masyarakat di masa depan.

SUKABUMI – Menjelang bulan suci Ramadan, kabar melegakan datang bagi penyintas bencana pergerakan tanah di Kampung Cijambe, Desa Bantargadung. Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan warga tidak akan menjalani ibadah di tenda pengungsian melalui program bantuan sewa rumah. Camat Bantargadung, Syarifudin Rahmat, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan agar warga bisa beribadah dengan tenang dan memiliki tempat tinggal yang lebih manusiawi. “Pak Bupati memerintahkan supaya bisa diberikan tempat tinggal yang layak dengan sistem sewa. Diberikan Rp500.000 per bulan selama 6 bulan,” tuturnya, Jumat (6/3/2026). Fokus Relokasi dan Hunian Tetap (Huntap) Pemerintah daerah saat ini sedang dalam tahap koordinasi intensif untuk proses relokasi. Rencananya, warga akan dipindahkan ke lokasi baru di daerah Cikembang, Sukamanah, yang dinilai lebih aman namun tetap dekat dengan lingkungan lama. “Warga kebanyakan ingin lokasi yang dekat agar perekonomian dan mata pencaharian tidak terganggu. Saat ini kita menunggu Surat Pelepasan Hak (SPH) lahan dari pihak perkebunan,” tambah Syarifudin. Jika proses administrasi lahan segera tuntas dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, Pemkab Sukabumi akan langsung memulai pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang permanen, sehat, dan aman bagi seluruh penyintas bencana. SUKABUMI MUBARAKAH