Kategori: Berita Utama

Panglawungannews.com, Kabandungan, Sukabumi – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi menunjukkan komitmen nyata dalam penyediaan infrastruktur dasar yang layak dengan memulai proyek pembangunan ulang Jembatan Cipanas. Jembatan ini, yang berlokasi di Desa Tugubandung, Kecamatan Kabandungan, merupakan akses vital yang menghubungkan Kecamatan Kabandungan dan Kecamatan Kalapanunggal. Langkah strategis Dinas Perkim ini disambut baik oleh ribuan warga, mengingat jembatan gantung sebelumnya telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masyarakat karena kondisinya yang membutuhkan perbaikan mendesak. Anggaran APBD Wujudkan Akses Lancar Proyek pembangunan ulang Jembatan Cipanas ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi dengan total alokasi sebesar Rp242.726.000 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Pelaksanaan proyek strategis ini dipercayakan kepada CV Putra Cakrawala, dengan harapan pembangunan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peran Krusial Jembatan bagi Ekonomi dan Warga Jembatan Cipanas memiliki peran sentral sebagai “urat nadi” yang menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, hingga transportasi sehari-hari. “Jembatan ini adalah urat nadi bagi masyarakat kami. Akses yang lancar berarti hasil bumi bisa cepat dipasarkan, anak-anak bisa mudah ke sekolah, dan pergerakan ekonomi menjadi lebih hidup. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi atas respons cepat dan realisasi pembangunan ini,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Kabandungan. Dampak Ganda Pembangunan oleh Dinas Perkim Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi berharap proyek ini akan memberikan dampak ganda yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, yakni: Pembangunan Jembatan Cipanas yang baru ini adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi, melalui Dinas Perkim, dalam menyediakan infrastruktur dasar yang aman dan layak demi peningkatan kualitas hidup dan pergerakan ekonomi masyarakat lokal.

Panglawungannews.com, Sukalarang — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam kegiatan Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di lingkungan PT. Pratama Abadi Industri, Kecamatan Sukalarang, yang dilaksanakan pada 11 November 2025 Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa kehadiran PLTS Atap ini menjadi bagian penting dari sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. “Kami sangat mendukung setiap inisiatif yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk menggunakan pembangkit listrik terbarukan sebagai alternatif energi terbarukan dan dapat mengusulkan untuk mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH).” ujarnya. Dengan diresmikannya PLTS Atap di lingkungan PT. Pratama Abadi Industri ini, Kabupaten Sukabumi semakin menegaskan komitmennya untuk menjadi daerah yang pro terhadap energi hijau, serta mendukung pencapaian target nasional dalam transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bandung, PanglawunganNews.Com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Validasi dan Finalisasi Permohonan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional (JF) Perencanaan. Rakor yang dilaksanakan pada Senin (3/11/2025) ini membuka proses validasi untuk Pemkab Sukabumi, Subang, dan Bogor. Acara dibuka oleh Sekretaris Bappeda Jawa Barat, Lutfiandi, didampingi Ketua Kelompok Pengembangan Kebijakan dan Penyusunan Regulasi Perencanaan Pusbindiklatren Bappenas, Mohamad Ikhsan Maolana. Lutfiandi menggarisbawahi tantangan berat yang dihadapi JF Perencanaan di tahun-tahun mendatang. Selain harus beradaptasi dengan dokumen perencanaan yang sangat dinamis mengikuti arah kebijakan kepala daerah yang baru, perencana juga dihadapkan pada pengurangan dana transfer dari pusat di beberapa daerah. “Para perencana dituntut lebih gesit dan adaptif dalam mendukung pembangunan di setiap daerah. Mereka harus mampu menyusun strategi yang efektif di tengah dinamika anggaran yang semakin ketat,” amanat Lutfiandi. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM JF Perencanaan terus didorong. Melalui fasilitasi dari Bappenas, kepastian jenjang karier dan formasi bagi para perencana daerah terus diupayakan untuk mendukung pengembangan profesionalisme mereka. Dari total target 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Rakor ini menunjukkan progres positif. Hanya Kota Bekasi dan Kota Banjar yang dilaporkan belum merampungkan Validasi Formasi. Ditargetkan, kedua kota tersebut harus menyelesaikan proses validasi sebelum akhir Tahun 2025.