PANGLAWUNGAN.COM, PALABUHANRATU – 8 September 2026 | Bupati Sukabumi H. Asep Japar memberikan jawaban resmi atas catatan dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda jawaban kepala daerah ini digelar dalam Rapat Paripurna DPRD di Palabuhanratu, Senin (7/9/2026).
Menanggapi masukan para wakil rakyat, Bupati menerangkan bahwa perubahan anggaran tahun ini disusun secara cermat menyusul adanya penyesuaian pada pendapatan daerah, khususnya penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
Poin-Poin Penting Jawaban Bupati Sukabumi:
- Dongkrak PAD Tanpa Bebani Warga: Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui sistem digitalisasi pajak, penertiban aset, penguatan peran BUMD, dan pemutakhiran data tanpa membebani dunia usaha dan masyarakat kecil.
- Skala Prioritas Pembangunan: Penurunan TKD membuat Pemkab harus memilah program mendesak; anggaran difokuskan penuh untuk pelayanan publik dasar dan belanja wajib.
- Siagakan Dana Bencana (BTT): Menyiapkan alokasi Belanja Tidak Terduga untuk merespons cepat potensi bencana alam dan keadaan darurat warga dengan mekanisme yang transparan.
- Akuntabilitas Alokasi: Memastikan setiap pergeseran pos anggaran memiliki landasan regulasi yang sah dan berdampak konkret bagi kesejahteraan publik.
“Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita jadikan momentum perubahan APBD ini untuk mempertajam prioritas pembangunan di Sukabumi,” tegas H. Asep Japar.
Rapat paripurna ini menandai selesainya tahap pandangan umum dan tanggapan eksekutif, sebelum Raperda Perubahan APBD 2026 dibahas mendalam pada rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
