PANGLAWUNGANNEWS.COM, PALABUHANRATU – Gedung parlemen Bumi Sugih Mukti kembali menjadi pusat perumusan kebijakan daerah. Melalui Rapat Paripurna Ke-7 Tahun Sidang 2026 yang berlangsung penuh khidmat pada Selasa (23/06/2026), DPRD Kabupaten Sukabumi bersama pihak eksekutif mematangkan tiga regulasi penting demi kepentingan masyarakat tingkat bawah.
Rapat tertinggi yang dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para anggota dewan. Agenda utama berfokus pada penyampaian jawaban fraksi-fraksi dewan atas pendapat Bupati mengenai Raperda Desa, Perlindungan Perempuan, serta Penataan Permukiman Kumuh.
Semangat Legislasi Parlemen: “Melalui penugasan komisi-komisi ini, DPRD berharap proses pembahasan setiap Raperda dapat dilakukan secara komprehensif, partisipatif, serta melahirkan produk hukum yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Sukabumi.”
Suara Sembilan Fraksi Mengawal Kebijakan Daerah
Penyampaian jawaban fraksi dilakukan secara bergantian oleh masing-masing juru bicara yang ditunjuk. Mereka membawa mandat untuk mengawal aspirasi konstituen dari berbagai daerah pemilihan:
- Fraksi Partai Golkar dan PAN: Disuarakan oleh Rika Yulistina.
- Fraksi Partai Gerindra: Disampaikan oleh Syarif Hidayat.
- Fraksi PKB: Dipaparkan oleh Saepul Rahman, S.Sy., M.H.
- Fraksi PKS: Dibacakan oleh Erpa Aris Purnama, S.Si.
- Fraksi PDI Perjuangan: Diwakili oleh Sendi A. Maulana.
- Fraksi Partai Demokrat: Dijelaskan oleh Jalil Abdillah, S.IP.
- Fraksi PPP: Disampaikan langsung oleh H. Apep Saepul Mahdan, S.IP.
Dalam sidang ini, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, SE juga membacakan jawaban resmi bupati atas pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD 2025. Sinergi yang erat ini diharapkan mampu menjaga transparansi anggaran dan memastikan jalannya pembangunan di Sukabumi berjalan optimal, tepat waktu, serta senantiasa berada dalam koridor yang diberkahi (Mubarokah).
